Perkembangan bidang pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah sejak 1975 melalui proyek Inpres dalam menunjukkan hasil luar biasa. Tingkat partisipasi pendidikan dasar yang semula di bawah 50% telah mencapai hampir 100%. Mereka yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar sebagian besar terdiri dari individu yang memang memerlukan layanan khusus, seperti anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.
Penurunan pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya lembaga pendidikan swasta khususnya dibawah naungan departemen agama pada dekade terakhir ternyata juga berpengaruh terhadap peta persekolahan negeri di Indonesia. Sehingga banyak sekolah sekolah negeri yang mengalami penurunan jumlah peserta didik sehingga tidak sesuai lagi dengan tingkat efisiensi target keseimbangan antara guru dan jumlah peserta didiknya. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa regruping pada tingkat sekokah dasar.
Regrouping adalah penggabungan beberapa sekolah menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan dan efektifitas peningkatan mutu pendidikan atau penyatuan dua unit sekolah menjadi satu lembaga dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan. Regruping / penggabungan beberapa sekolah pada tingkat sekolah dasar dilakukan karena adanya himbauan pemerintah melalui Mendagri yang telah mengeluarkan surat Nomor: 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar, yang mana tujuan penggabungan tersebut adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah.Selain itu Regrouping dilakukan sebagai Implementasi Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dalam ayat 1 pasal 23 dinyatakan bahwa pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi satu sekolah.
Pada dasarnya, setiap hal yang dilakukan pastilah akan mempunyai dampak nyata baik positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak yang akan timbulkan diantaranya:
1. Dampak positif.
Dampak positif adanya regruping sekolah diantaranya:
a. Pengeluaran anggaran biaya dari pemerintah lebih ekonomis.
b. Jumlah murid lebih merata, sehingga kesibukan guru sesuai
dengan gaji yang didapat.
c. Dapat mengatasi kekurangan guru, sehingga pemerintahdengan gaji yang didapat.
tidak perlu mengangkat guru baru sehingga APBN tidak
terlalu boros.
d. Pemerintah tidak perlu membangun sarana untuk keperluan
pemerintah yang lain, karena bisa memanfaatkan bekas
sekolah yang telah diregruping.
2. Dampak negatif.
Dampak negatif yang dimungkinkan muncul dengan adanya regrouping dapat menimbulkan masalah baik faktor psikologis siswa yang secara tiba-tiba merasa ditinggalkan oleh guru yang setiap hari bersama mereka, orang tua murid ataupun hubungan sekolah dengan masyarakat.
Sedangkan pada sekolah yang berada pada daerah yang tingkat kepadatan penduduknya sedikit dan jarak antar sekolah yang akan digabungkan mencapai jarak 3 km, maka tidaklah mungkin akan menimbulkan permasalah transportasi bagi siswa yang harus pindah sekolah.
Salah satu pemecahan masalah tersebut ialah dengan menggunakan pembelajara kelas rangkap. Yaitu siswa disekolah yang sudah diregruping tersebut tetap masuk sekolah di sekolah asalnya. Namun, hal tersebut juga akan menimbulkan permasalahan baru karena penanganan pembelajaran kelas rangkap / kelas jauh tersebut tidaklah akan memaksimalkan jalannya pembelajaran karena tidaklah mungkin dinas pendidikan akan menambah guru di sekolah induknya.
Salah satu contoh, SDN Pasrujambe 07 yang berlokasi di Dusun Ngampo Desa Pasrujambe digabungkan dengan SDN Pasrujambe 01 yang berlokasi di Dusun Krajan I Desa Pasrujambe dengan jarak antar sekolah tersebut mencapai 3 Km. Maka penanganan ataupun pengawasan jalannya pendidikan oleh kepala sekolah tentulah tidak semaksimal seperti dalam satu halaman.
Dikutip dari eJurnal UNJ, Spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol II, No 3 (2013) Penulis 1 : AGIL KUKUH BRAMANTYO.
Hasil penelitian mengungkap bahwa kebijakan Regrouping menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut menyebabkan timbulnya dinamika sosial sehingga menghasilkan perubahan pada pelaksanaan Regrouping dan keluarnya kebijakan baru. Perubahan tersebut berupa Regrouping formalitas, yaitu Regrouping sebatas ganti nama lembaga saja tetapi gedung sekolah tetap terpisah, sedangkan urusan administratif dan manajerial terpusat di salah satu sekolah. Regrouping formalitas menyebabkan situasi sosial selama tahun 2006 sampai dengan 2010 kurang menguntungkan. Terdapat kendala dalam pengelolaan sekolah sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tidak terlaksana. Selain itu terdapat kendala yang berupa dampak psikologis bagi siswa karena tidak ada rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Setelah empat tahun, SD 2 Petir diungroup melalui kebijakan Pemekaran Sekolah Dasar. Pemekaran Sekolah Dasar merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan Regrouping. Kemunculan kebijakan tersebut dipicu oleh kegagalan Regrouping dan menjadi solusi alternatif bagi warga sekolah dan masyarakat yang menghendaki perubahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika sosial menghasilkan bentuk perubahan yang dikehendaki, terencana dan terjadi dalam waktu yang cepat dari kekuatan sosial masyarakat.
Terkait regrouping tersebut, bagaimanapun yang mengalami secara langsung dampak positif atau negatifnya ialah peserta didik yang bersangkutan dan wali murid. Tentunya, pendekatan yang tepat akan memberikan pemahaman kepada mereka terkait manfaat dan tujuan kebijakan pemerintah tersebut. Perbedaan pendapat dan bahkan munculnya persoalan baru dalam dunia pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Pembuat kebijakan hanyalah beberapa tahun saja dapat bertanggung jawab, yaitu sebatas selama menjabat sebagai pengendali/pengeluar kebijakan.
(Yaitu dari pemilu sampai pemilu, paling lama ya dua periode kalaupun masih dipercaya.......☺☺☺☺😉)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar